BANDUNG, wartaaktual.com – Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS) menyampaikan keprihatinan serius atas mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh serta pejabat publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP AMS, Rully Alfiady saat menggelar rapat persiapan HUT AMS yang ke 60, di Sekretariat AMS jalan Braga 25B Bandung (8/11/2026).
Rully Alfiady, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan lembaga kepresidenan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa. Kasus ini menyangkut kehormatan institusi negara, keamanan nasional, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyadapan terhadap lembaga kepresidenan adalah sebuah peristiwa yang tidak boleh dianggap biasa. Ini kejadian luar biasa,” tegas Rully Alfiady.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan internal kekuasaan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etika, kepatutan, maupun adab dalam kehidupan bernegara. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh negara dan pimpinan pemerintahan.
“Penyadapan yang dilakukan oleh lingkungan di seputar istana jelas bukan hanya soal etis atau adab, tapi lebih pada sebuah pengkhianatan dari internal circle kekuasaan,” ujarnya.
Rully menilai Presiden Republik Indonesia harus mengambil langkah tegas, menyeluruh, dan tanpa kompromi untuk mengungkap kasus tersebut. Penanganannya tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah teridentifikasi atau ditetapkan sebagai tersangka, melainkan harus dilanjutkan melalui penelusuran menyeluruh terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Ia juga mengingatkan agar proses pengungkapan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis di sekitar pusat pemerintahan, termasuk di lingkungan jajaran kabinet.
“Presiden seharusnya mengambil langkah tegas dan tuntas hingga ke pihak-pihak yang terlibat, yang bahkan bukan tidak mungkin berada di sekitaran jajaran kabinet presiden,” tandasnya.
AMS Dukung Pengusutan Tuntas dan Transparan
Lebih lanjut, PP AMS menyatakan dukungan terhadap upaya pengusutan kasus ini secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Seluruh proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak tertentu.
AMS berpandangan bahwa pengungkapan kasus ini harus menjangkau seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengidentifikasi motif, pola operasi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aktor lain di balik dugaan penyadapan tersebut.
Tidak boleh ada pihak yang dilindungi karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh politik. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Elit Politik dan Tokoh Masyarakat Diminta Menjaga Komunikasi Publik
Di tengah situasi politik nasional yang berkembang dinamis, Rully juga mengimbau para elit politik, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan komunikasi publik yang sejuk, bertanggung jawab, dan konstruktif.
Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat harus mempertimbangkan dampak sosial dan politiknya. Jangan sampai pernyataan yang tidak terukur, spekulasi, maupun informasi yang belum terverifikasi justru memperkeruh suasana dan memperlebar ketegangan di tengah masyarakat.
Perbedaan pandangan dan sikap politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, hal tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan bangsa dan negara. Para pemimpin dan tokoh publik semestinya menjadi teladan dalam menjaga kejernihan informasi, kedewasaan berdemokrasi, serta persatuan nasional.
Masyarakat Diimbau Tidak Mudah Terpancing
PP AMS juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kritis, dan tidak mudah terpancing oleh berbagai informasi, isu, maupun provokasi yang beredar, terutama melalui media sosial.
Masyarakat diharapkan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi melalui sumber-sumber yang kredibel sebelum menyebarluaskannya. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru berkembang menjadi kegaduhan sosial akibat informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.
Bagi AMS, menjaga ketenangan dan persatuan masyarakat bukan berarti mengabaikan persoalan atau membungkam kritik. Sebaliknya, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan, sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menjaga Kehormatan Negara dan Persatuan Bangsa
Bagi Angkatan Muda Siliwangi, menjaga kehormatan negara, memperkuat persatuan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
AMS berpandangan bahwa loyalitas kepada negara dan Presiden tidak berarti membenarkan segala sesuatu tanpa kritik. Justru, loyalitas harus diwujudkan melalui keberanian menjaga institusi negara dari setiap tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu tata kelola pemerintahan.
Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah ketegasan dalam penegakan hukum, kedewasaan para pemimpin dalam berkomunikasi, serta kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapi perkembangan informasi. ***
