BANDUNG, Wartaaktual.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bjb menawarkan Sukuk Ritel (SR) seri SR025 kepada masyarakat dengan nilai investasi awal mulai Rp1 juta.
Penawaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersebut berlangsung pada 21 Agustus hingga 16 September 2026. Instrumen ini menawarkan dua pilihan tenor, yakni SR025-T3 selama tiga tahun dengan imbal hasil 6,80 persen per tahun dan SR025-T5 selama lima tahun dengan imbal hasil 6,90 persen per tahun.
Kedua seri tersebut menggunakan skema fixed rate, sehingga tingkat imbal hasil ditetapkan sejak awal sesuai ketentuan penerbitan dan berlaku hingga jatuh tempo.
Selain nominal awal yang relatif terjangkau, pemerintah menetapkan batas maksimum pemesanan SR025-T3 sebesar Rp5 miliar per nasabah dan SR025-T5 sebesar Rp10 miliar per nasabah.
Tanggal settlement SR025 ditetapkan pada 23 September 2026. Pembayaran imbal hasil pertama dilakukan pada 10 Oktober 2026 dengan mekanisme short coupon.
SR025-T3 akan jatuh tempo pada 10 September 2029, sedangkan SR025-T5 jatuh tempo pada 10 September 2031.
Untuk menarik minat nasabah, bjb juga memberikan program cashback hingga Rp10,5 juta bagi pemesan SR025 melalui bjb selama periode 21 Agustus hingga 4 September 2026. Program tersebut berlaku sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank.
Pemesanan SR025 melalui bjb dapat dilakukan secara daring melalui portal infobjb.id/sbn. Informasi produk tersedia melalui infobjb.id/obligasiRitel.
SR025 merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah. Kehadirannya memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan diversifikasi investasi dengan tenor dan nominal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Bank bjb menyatakan penawaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi sekaligus memberikan pilihan investasi kepada nasabah.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi bjb www.bankbjb.co.id, kanal media sosial resmi bank, atau layanan bjb Call 14049.
Bank bjb berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
